cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Nurzamzam Nurzamzam
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2848

Abstract

AbstrakHadirnya Fintech berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia menjadi penyelesai masalah keuangan yang selama ini belum teratasi. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam  layanan dalam layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending yakni pemberi pinjaman, penyelenggara fintech dan penerima pinjaman. Dari ketiga pihak ini pihak pemberi pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pihka yang lainnya padahal resiko gagal bayar sering dialami oleh pemberi pinjaman. Penelitan ini merupakan Riset Kompetensi Dosen yang didani oleh Universitas Borneo Tarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pende-katan yuridis normatif. Adapun permasalahan dideka- ti dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskritif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan financial technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia.Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasi Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.dan  setelah timbulnya sengketa Sengketa Kata kunci ; perlindungan hukum:Fintech;pemberi pinjaman AbstractThe presence of Peer to Peer Lending-based Fintech in Indonesia is a solution to financial problems that have not been resolved so far. There are three parties involved in services in peer to peer lending-based fintech services, namely lenders, fintech providers and loan recipients. From these three parties, the lender has not received legal protection like the others, even though the risk of default is often experienced by lenders. This research is a Riset Kompetensi Dosen funded by the University of Borneo Tarakan through the Lembaga Penelitian dan Pengabdian  University of Borneo Tarakan. This study uses a normative juridical approach. The problems are approached with several approaches including the statutory approach and analytical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The data used is secondary data including legislation and literature relevant to peer to peer lending-based financial technology in Indonesia. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services can be divided into two types, namely preventive protection and legal protection. repressively. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent disputes from occurring. Thus, this legal protection is carried out before a dispute occurs and after a dispute arisesKeywords ; legal protection:Fintech;lender
KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Junita Samti Dewi; Fatma Ulfatun Najica
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2645

Abstract

AbstrakOrang Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar Barat Laut. Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kejahatan genosida. Pembatasan ketat atas hak kebebasan bergerak bagi etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang membuat diskriminasi bebas dilakukan terhadap orang-orang tanpa status kewarganegaraan. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, termasuk kategori kejahatan genosida, dan upaya penyelesaian sengketa antara Pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (studi literatur dan literatur yang berkaitan dengan genosida). Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian didasarkan pada beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan kejahatan genosida. Upaya Penyelesaian Sengketa ini dilakukan dengan jalur litigasi, karena penyelesaian non litigasi belum menemukan titik terang untuk sengketa ini, dan yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Pidana Internasional di pengadilan ICC. Kata Kunci: Etnis Rohingya; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Kejahatan Genosida; dan Hukum Pidana InternasionalAbstractThe Rohingya people are a Muslim ethnic minority who live in Arakan Province, Northwestern Myanmar. The Rohingya have experienced various forms of human rights violations, including the crime of genocide. Strict restrictions on the right to freedom of movement for ethnic Rohingya. The Myanmar government issued the Citizhenship Law which makes free discrimination carried out against people without citizenship status. The issues discussed in the research were the actions carried out by the Government of Myanmar, including the category of a genocide crime, and efforts to resolve disputes between the Myanmar Government and the Rohingya ethnicity. This type of research is to use the type of normative legal research (literature study and literature related to genocide). The approach is carried out with a historical approach, a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of the research are based on several elements in accordance with Article 6 of the 1998 Rome Statute, which states that the actions taken by the Government of Myanmar against ethnic Muslim Rohingya are a crime of genocide. This Dispute Resolution effort is carried out by litigation, because non-litigation resolutions have not found a bright spot for this dispute, and the one handling this case is the International Criminal Court in the ICC court. Keywords: Rohingya ethnicity; Human Rights Violations; Genocide Crimes; and International Criminal Law
AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN AKUISISI SAHAM ANTARA PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. TERHADAP PT. AGRO PRATAMA Axcel Deyong Aponno; Alya Salsabila; Safari Sidiq Ponco Nugroho; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2646

Abstract

AbstractAn acquisition is to acquire or buy another company by buying a large portion of the shares of the target company. in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010. The delay in notifying the takeover of shares is faced by PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk, which acquired PT. Agro Pratama. The purpose of this study was to determine the legal consequences of delay in share acquisition between PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk with PT Agro Pratama. This research uses empirical normative legal research methods and literature study in collecting the necessary data. The results of the study stated that PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk is obliged to pay administrative fines for the delay and the need for further socialization of the company's acquisition process so that cases like this do not happen again. Keywords: Share Acquisition; Business Competition; Legal Consequences AbstrakAkuisisi adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan lain dengan membeli sebagian besar saham perusahaan target. dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dialami oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk yang mengakuisisi PT. Agro Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan pengambilalihan saham antara PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dengan PT Agro Pratama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk wajib membayar denda administrasi atas keterlambatan dan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai proses akuisisi perusahaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Keywords: Akuisisi Saham; Persaingan Usaha; Akibat Hukum
PEMIKIRAN FILOSOFIS PANCASILA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN Yasser Arafat
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2648

Abstract

AbstractThis research was conducted to find out philosophical thoughts about the values of Pancasila and the concept of fisheries resource management based on philosophical thoughts about the values of Pancasila.This type of research is a normative juridical research. The approach used in this research is the approach to applying the law and the conceptual approach.The results obtained from this study are that philosophical thinking about the values of Pancasila on a problem must involve the five principles of Pancasila. The philosophical thought of Pancasila in natural resource management is that it must preserve the paradigm that fishery resources are obligatory to achieve the welfare and prosperity of the people, management of fishery resources must be carried out in a fair and civilized manner now and in the future to be able to enjoy fishery resources so that they are available. In addition, civilized law is needed, involving community participation as the original owner of the right to fishery resources, and state control over fishery resources must be interpreted solely to achieve people's welfare and prosperity. Keywords: Pancasila, Fishery Resources, Management,
PENINGKATAN KEAMANAN IMIGRAN ASING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DEMI CEGAH PENULARAN VIRUS COVID-19 Martha Nindya Pratyaksa; Fatma Ulfatun Najicha
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2649

Abstract

AbstractCurrently, the transmission of the COVID-19 pandemic virus in Indonesia is part of the 2019 coronavirus disease pandemic (COVID-19) that is ongoing worldwide. This disease is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which transmission can be through foreign immigrants. This affects the amendment of Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Immigration to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration in which there is the addition of new rules to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration article 103 number 1 part (d) " declared free from infectious diseases that endanger public health "therefore this writing is to show the role of the government in Enhancing the Security of Foreign Immigrants by the Indonesian Government to Prevent Virus Transmission.Keywords: immigrants;government policies; the spread of the Covid -19 virus AbstrakSaat ini penularan virus pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2) dimana penularannya bisa melalui para imigran asing.[1] Hal ini mempengaruhi perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian menjadi  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian dimana di dalamnya terdapat penambhan aturan baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pasal  103 nomor 1 bagian  (d) “hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum”  maka dari itu dibuatnya tulisan ini ialah menunjukkan peran pemerintah dalam  Peningkatan Keamanan Imigran Asing Oleh Pemerintah Indonesia Demi Cegah Penularan Virus.Kata Kunci : imigran; kebijakan pemerintah ; penyebaran Virus covid -19[1] Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
POTRET KECUKUPAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: URGENSI DAN IDEALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Fajar Sugianto; Angelia Wijaya; Yossi Niken R. Artini
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2642

Abstract

AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No. 39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workerAbstrakBekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran IndonesiaKata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No.39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workers  Abstrak Bekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran Indonesia. Kata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia 
ANALISIS PERAN SATUAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN Ari Yoga Pasambuna; Abdul Hamid Tome; R. U. Puluhulawa
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2650

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan di Kotamobagu dan  apa saja kendala yang dihadapi dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam realita dimasyarakat dengan mengumpulkan data-data dan hasil waawancara bersama narasumber. Hasil dari penelitian diperoleh peran Kepolisian Satuan Lantas Resor Kotamobagu yakni upaya preventif (pencegahan) berupa sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pengguna jalan dan rekayasa lalu lintas serta upaya represif (penindakan) berupa Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli  dan penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendala yang dihadapi yakni kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.Kata Kunci: Satlantas; Batas Kecepatan; Kecelakaan. AbstractThe study aims to finds out how police’s role in minimizing traffic accidents due to speed limit violation is and the obstacles faced by police in minimizing traffic accidents due to speed limit violation in Kotamobagu City. It applies empirical legal research by applying qualitative research. This empirical research method aims to identify the law in the reality of the community by collecting the data and the results of interviews with informants. Finding unveils that the role of police in the traffic unit of precinct police (Polres) of Kotamobagu are preventive effort and repressive effort. Preventive efforts in form of socialization and education. At the same time the repressive efforts in form of  Setup, Guard, Escort, and Patrol and action against criminals of the traffic accident, whereas, the obstacles faced by the police are the lack of facilities and infrastructure and the lack of legal awareness in the community.Keywords: Traffic Units; Speed Limit; Accident
Kausalitas Surat Wasiat Terroris Pelaku Penembakan di Mabes Polri Terhadap Pandangan Masyarakat dengan Bank Syariah Mega Fadhilah Chaidir; Rani Apriani
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2643

Abstract

AbstractThis article aims to analyze how influential the wills of the terrorists who shot at the National Police Headquarters on Wednesday, March 31, 2021. In this will, the perpetrator tells his family to stay away from the bank because of usury. The bank itself is a business entity that collects funds from its customers in the form of deposits. When viewed from the pricing, there are 2 (two) types of banks, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks Implement a price system according to interest rates or commonly known as a spread base, as well as the fee base method, which means calculating the costs required. While Islamic banks apply a system of agreements in accordance with Islamic law with related parties in depositing funds and various other banking activities, there are very prominent differences between the two that make these two types of banks cannot be equalized, as stated in the terrorist's will that the bank is usury. The circulatiom of the will in the community created a negative assessment of the public’s view of the banking system Keywords: Bank, Usury, Terrorist.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa berpengaruh surat wasiat teroris pelaku penembakan di Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret 2021. Dimana dalam surat wasiat tersebut terdapat suruhan pelaku kepada keluarganya untuk menjauhi bank karena riba. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana para nasabahnya dalam bentuk simpanan. Jika dilihat dari penentuan harga, terdapat 2(dua) jenis bank, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensionl Menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread base, serta metode fee base yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Sementara bank syariah menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.Terdapat perbedaan yang sangat menonjol diantara keduanya yang membuat kedua jenis bank ini tidak bisa disama ratakan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat pelaku teroris bahwa bank adalah riba. Beredarnya surat wasiat tersebut ditengah masyarakat menimbulkan penilaian negatif pandangan masyarakat kepada sistem perbankan.Kata Kunci : Bank, Riba, Teroris

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue